Pemerintah Indonesia Tidak Memeliki Hati dan Niat
Baik Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Di Papua.
Artikel Oleh: Marthen Goo
Masalah
Masalah di Indonesia memiliki ribuan masalah yang
hanya terlihat mengorbankan rakyat kecil. Berbagai masalah terlihat tidak hanya
pada masalah Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Budaya, namun sampai
pada masalah kekerasan Negara terhadap rakyat sipil. Kekerasan Negara terhadap
rakyat Sipil selalu terlihat di Daerah yang dikonflikan dan di Daerah yang
memiliki kelimpahan kekayaan Alam, seperti di Papua.
Konflik di Papua terlihat jelas bahwa sengaja dibuat
sebagai upaya untuk mendatangkan pendapatan pada Militer Indonesia. Konflik di
Papua dikenal dengan bisnis atau konflik sebagai bisnis militer. Dengan dibuatnya
konflik, dana pengamanan sampai miliaran rupiah dianggarkan dengan alasan pengamanan,
sementara dana-dana tersebut hilang pada sekelompok orang tertentu di Militer. Kencangnya
Bisnis militer, lebih besar di Daerah PT.Freeport. Perebutan lahan Bisnis pengamanan antar TNI
dan Polri sangat terlihat jelas, sehingga skenario konflik diciptakan, dengan
mengorbankan rakyat sipil tak berdosa.
Dalam situasi scenario konflik yang dibangun,
Pemerintah Pusat selalu mengirim pasukan ke Papua dengan alasan pengamanan. Sementara,
kekerasan di Papua justru diciptakan oleh Militer. Militer melalui Polri,
trurut mematikan ruang demokrasi di Papua. Hal itu bisa dilihat dengan
pelarangan aksi rakyat untuk menyuarakan keadilan; pelarangan terhadap
jurnilasi asing, sampai pada pelarangan terhadap pekerja kemanusiaan tuk
melakukan advokasi di daerah-daerah konflik; pelarangan terhadap NGO’S atau
lembaga-lembaga Internasional non Pemerintah untuk masuk melakukan advokasi di
Papua. Penyiksaan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh Brimob di Paniai,
Deyai dan Waghete serta intan Jaya dan beberapa kabupaten di Papua. Kasus
terbaru, Anggota Brimob menganiaya Korban rakyat sipil, 27/6/2013 di Waghete.
Masalah
hanya akan melahirkan masalah Baru
SBY berjanji dengan berkomitmen akan menyelesaikan
masalah Papua melalui Dialog, namun SBY hanya menipu banyak kalangan. Ini
masalah yang dibuat SBY, yang sesungguhnya hanya melahirkan masalah baru, yakni
dengan tidak percayanya warga papua terhadap Pemerintah Pusat.
SBY juga perna berkomitmen untuk menyelesaikan
masalah. Komitmen itu disampaikannya di depan Tokoh-tokoh Gereja baik di
Kediamannya Cikeas, namun juga di Istanah Negara. Namun SBY telah menipu
Tokoh-tokoh tersebut, karena sampai detik ini, tidak ada niat baik SBY tuk
menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog yang dijanjikan itu.
SBY malah mendorong UP4B yang secara konstitusional
bertentangan dengan UU No. 21 thn 2001. Dan aneh lagi, SBY justru mendorong
diperlakukannya UU Otonomi Plus, yang kini digembar-gemborkan oleh Lukas
Enembe, gubernur Papua. UU Otonomi Plus secara konstitusi adalah “Ilegal”,
karena dalam system pemerintahan hanya ada Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus. Tidak
ada istilah Otonomi Plus dalam sistem pemerintahan atau dalam semua konstitusi
di dunia ini.
Sehingga hal itu dilihat dengan masalah yang kemudian akan melahirkan masalah lebih besar yang justru dilakukan oleh Pemimpin Negara, SBY. Hal itu belum lagi jika dilihat dari penambahan pasukan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang sesungguhnya hanya mengorbankan rakyat sipil karena kebrutalan yang dilakukan oleh Aparat Negara terhadap rakyat Sipil.
Baik kekerasan militer maupun Kekerasan melalui
kebijakan, hanya akan melahirkan kekerasan yang panjang dikehidupan rakyat,
yang hanya mengorbankan rakyat Sipil tak berdosa. Perlawanan TPN terhadap
Militer Indonesia seperti di Puncak Jaya yang menewaskan 8 Anggota TNI,
sesungguhnya adalah gagalnya pendekatan yang dilakukan oleh Negara. Negara
hanya mengedepankan pendekatan kekerasan dengan dilakukannya penambahan pasukan
terus ke Papua. Jika TNI 8 orang yang ditembak, seungguhnya rakyat sipil Papua
sudah ribuan orang yang disiksa dan dibunuh oleh Militer Indonesia. Namun
sesungguhnya, bukan pada jumlah, tapi pada pendekatan dengan kekerasan hanya
akan terus melahirken kekerasan.
Doktor dan Profesor di Pertanyakan….!!!
Di Indonesia banyak sekali Doktor dan Profesor yang
semestinya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Masa sampai
dektik ini, tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah Papua?
Presiden RI saja memiliki gelar Doktor, terlepas dari
itu sebagai Gelar Penghargaan. Semestinya SBY sebagai Doktor berpikir Doktorat
untuk menyelesaikan masalah di Papua, bukan memperkeruh soal di Papua. Jika SBY
saja memperkeruh soal di Papua, sampai kapan pun, Soal tidak akan selesai di
Papua, sementara rakyat sipul korban terus menerus dan akan mempercepat “punahnya
orang Papua”.
SOLUSI
Jika kekerasan tidak menyelesaikan masalah dan hanya
melahirkan masalah baru, semestinya Presiden SBY harus kembali pada komitmen
awalnya untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog. SBY harus berhenti
dengen menipu Tokoh-tokoh agama dengan mengumbar jani-janji Palsu.
SBY, sebagai Presiden RI, harus segera membuka diri untuk digelarnya Dialog Jakarta Papua untuk menyelesaikan masalah papua secara menyeluruh. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar