PEMBERIAN GRASI DITOLAK TAPOL PAPUA

Grasi Yang Hendak Diberikan Presiden RI, Ditolak Tapol Papua
 

Para Tahanan Politik Papua.

JAYAPURA, SuaraKaumTakBersuara - Terkait Grasi bagi pembebasan Tapol Papua, ditolak oleh Tapol Papua. Pemeberian Grasi oleh Presiden RI, disampaikan langsung kepada DPR Propinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Gubernur Papua dan Menteri Dalam Negeri, 29 April 2013,  di Istana Negara. SBY berjanji akan bebaskan Tapol Papua di saat SYB berkunjung ke Papua pada bulan Agustus 2013. hal itu dikatakan Yunus wonda, pada Bintang Papua dan Cenderawasih Pos, edisi kamis, 23 Mei 2013.

Menyikapi hal itu, 25 tahanan Politik Papua, di dalam tahanan, dengan tegas menolak grasi dari Negara Indonesia melalui Presiden SBY. Pernyataan penolakan tersebut datang dari 25 Tapol, dan mereka dengan tegas menyatakan sikap mereka pada tanggal 24 Mei 2013. Sikap tegas mereka yakni "Kami menolak rencana pemberian Grasi oleh Presiden Republik Indonesia; Kami tidak butuh dibebaskan dari penjara, tapi kami butuh, bebaskan bangsa Papua dari penjajahan kolonial Republik Indonesia". selain dua pernyataan tersebut, Tapol Papua pun dengan tegas mengatakan kalau mereka hanya Tapol, bukan Napol. (Odiyaibo)

AKSI PEMUKULAN APARAT TERHADAP WARGA SIPIL

Aparat Negara Indonesia Melakukan Pemukulan Terhadap  Warga Sipil Tak Berdosa

YAPEN, SuaraKaumTakBersuara - Kasus pemukulan terhadap wargi sipil tak berdosa kembali terjadi lagi. kali ini, 22 Mei 2013, sekitar pukul 19:00 WIT, Bapak Ben Wondiwoi bersama istrinya dipukul oleh anggota Polisi Sektor Angkaisera, di Distrik Ankaisera hingga tak menyadari diri dan kondisi kedua korban dikabarkan parah. kasus itu terjadi, saat Korban hendak berpergian ke kota serui dari Distrik Angkaisera. ketika melintasi kantor Kepolisian Sektor Ankaisera, Korban dihentikan di depan kantor Polisi, kemudian korban dipukul tanpa alasan sampai tidak menyadari diri.

Melihat korban tidak sadar diri dan kondisi yang parah akibat pemukulan tersebut, korban kemudian dibawa oleh keluarga korban ke Unit Gawat Darurat (UGD), Rumah Sakit Umum Daerah Serui.

Menurut keluarga korban, aparat Polisi yang melakukan pemukulan terhadap Bapak Ben Wandiwoi dan istrinya, dalam keadaan mabuk. hal itu disampaikan oleh MM dalam laporan kasus yang dikirim pada media SuaraKaumTakBersuara. Menurut MM, Pemukulan oleh Polisi dengan modus mabuk memang sering dilakukan di Yapen dengan alasan yang tidak jelas dan selalu dikait-kaitkan dengan isu Papua Merdeka.  (ramelau)

SIDANG TEGANG DI YAPEN

Sidang Sempat Tegang Karena Sitaan HP dan Kamera, Namun Dilanjutkan Kembali Atas Penangkapan Edison Kendi dan Yan Piet Maniamboi

Situasi Persidangan Ek dan YPM

YAPEN, SuaraKaumTakBersuara.com - Pada tanggal, 08 Mei  2013; Sidang dengar keterangan saksi Edison Kendi (EK) dan Yan Piet Maniamboi (YPM) digelar. Kedua saksi yang dituduh tanpa bukti yang jelas, oleh JPU, dipaksakan proses persidangan terus terjadi. Sementara warga Yapen yang merasa heran dengan tindakan Hakim yang tetap mendorong persidangan tersebut, melakukan aksi di depan halaman PN dengan aksi pemajangan spanduk, sementara di dalam ruangan, warga Yapen melakukan aksi protes dengan doa bersama. JPU dalam kasus penangkapan terdakwa, memaksakan terdakwa untuk mengaku setiap gambar dan film yang ditunjukan, yang tidak ada hubungannya dengan kasus penangkapan terdakwa. salah satu foto dan film yang ditayangkan adalah kegiatan aksi tanggal 1 Mei 2013 di Jayapura. Sementara kasus yang disedangkan, terkait aksi yang dilakukan EK dan YPM pada 1 Mei 2012 dan 09 Agustus 2012.

atas tuduhan makar terhadap 

Aparat Banjiran Masuk Tuk Sita HP dan Kamera

Saat saksi  memberikan keterangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) minta aparat Polisi yang sedang berjaga-jaga di sekitar ruang sidang untuk menyita (sita) semua kamera dan hand phone (HP) kamera milik pengunjung sidang, sehingga membuat sidang sempat ricu/kacau karena pengunjung tidak mau memberikan HP dan Kamera mereka.  Karena Polisi dengan kekuatan penuh dan menjamin HP dan Kamera mereka akan dikembalikan setelah Sidang usai, Situasi  kembali normal.

Sidang lanjutan kemudian digelar, 16 Mei 2013. Sidang dengar keterangan terdakwa tersebut terpaksa ditundakan oleh Hakim atas permintaan JPU, dengan alasan anggota JPU tidak lengkap. dan Masyarakat yang menyaksikan persidangan pun pulang dengan kekecewaan.

Sidang dilanjutkan 20 Mei 2013. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Terdakwa.  Sidang tersebut dimulai pada pukul 12:00WIT – 14:30 WIT.  dalam sidang tersebut, Pemeriksaan terdakwa membuktikan :

Masyarakat Yang Selalu Berdoa sebelum dan sedudah Sidang

1. BAP dicabut oleh terdakwa karena dinilai tidak benar;
2. Terdakwa selama pemeriksaan tidak perna didampungi Pendamping Hukum, Saul Ayomi, SH.
3. JPU menampilkan foto dan video aksi demo di Jayapura yang dipimpin olej terdakwa Edison Kendi, dan JPU mengklaim itu demo di serui (Yapen). Pengacara terdakwa menolak foto dan video tersebut karena tidak ada hubungan dengan kasus yang di sidangkan. 

Sidang kemudian dilanjutkan pada hari  Selasa, 28 Mei 2013 dengan agenda sidang, Tuntutan Pidana dari JPU terhadap terdakwa. terkait sidang lanjutan tersebut, SuaraKaumTakBersuara belum diinformasikan.  (ramelau)

OTSUS VERSI BARU TUK PAPUA

JAYAPURA,SuaraKaumTakBersuara.com- Terkait rencana Pemerintah Republik Indonesia menggodok rekontruksi UU Otonomi Khusus versi terbaru, yang menurut Felix Wanggai pada Rakerdasus,  29 Mei 2013 di Jayapura, yang dirilis tabloidjubi,29/05/2013, Pemerintah Pusat dan Daerah sedang merancang RUU Pemerintahan Papua, hanya membingungkan seluruh lapisan masyarakat Papua. Sementara, Pertemuan tersebut dihadiri semua Bupati dan Wali Kota di seluruh Papua.

Dibalik kebingungan terkait rencana didorongnya Rekontruksi UU Otsus, Selpius Bobii, Ketua Umum Front Pepera menekankan dibalik trali besi (tahanan), melalui pengunjung, L/W, "langkah rekontruksi ditempuh pemerintah RI, hanya karena masalah Papua di dunia sedang menguat". Tambah Selpius, "apakah upaya RI secara sepihak menerapkan UU Pemerintahan Papua akan selesaikan masalah di Papua?" "Tidak!" tambahnya. Ia mengatakan, "ini hanyalah upaya RI menunda-nunda  penyelesaian masalah Papua melalui Dialog damai yang setara dan dimemediasi oleh pihak ketiga yang netral". Selpius dengan lantang menegaskan, "Semua pihak yang mendorong Dialog, jangan terjebak dengan skenario Negara Republik Indonesia, yang bermaksud membungkam Dialog Jakarta-Papua".  Selpius mengkawatirkan, Rekontruksi UU Otsus hanya upaya pengalihan keinginan rakyat Papua untuk berdialog, sebagai sarada yang bermartabat tuk menyelesaikan seluruh masalah di Papua secara martabat pula.  (ramelau)

5 WARGA DIHILANGKAN HINGGA HARI INI

PUNCAK JAYA, SuaraKaumTakBersuara.com- Hingga saat ini, 5 warga dihilangkan oleh aparat. 2 di antaranya adalah siswa SMP dan Siswa SMU. Laporan tersebut langsung disampaikan warga Papua di Tiginambut kepada wakil ketua DPR Propinsi Papua, Yunus Wonda (Papua Pos, Komentar Yunus wonda). hal yang serupa pun dilaporkan oleh PW pada kami, via selulernya. menurut PW, mereka sedang merilis siapa nama-nama korban secara detail.

Menurut PW, situasi di Puncak Jaya, Khususnya di Tiginambut sangat mencekam bagi warga setempat. Warga tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. masyarakat sangat ketakutan dan panik, karena setiap warga yang dilihat gondrong rambutnya dan lainnya, dicurigai kemudian dilakukan introgasi. menurut PW, warga di Tiginambut bahasa indonesiannya kurang lancar, sehinggga, dengan bahasa yang salah, justru dipakai sebagai kesempatan untuk dilakukannya intimidasi terhadap warga setempat. ketika ditanya, bentuk intimidasi seperti apa yang dilakukan aparat, PW menjelaskan, todongan senjata, kemudian tendangan dengan sepatu laras, dan dipukul pakai pantatas senjata. dan hal itu dilakukan berulang-ulang.

Terkait akses media, PW menjelaskan, Semua media, baik media Lokal, Nasional dan internasional dilarang masuk ke Tiginambut. Daerah itu diisolasikan, sehingga tidak ada media yang berani menulis hal yang fakta di Tiginambut. Melihat situasi seperti ini, pentingnya laporan warga menjadi kunci atas situasi yang terjadi di puncak jaya.

Sampai saat ini, situasi di Tiginambut dikabarkan sangat mencekam. Aparat terus melakukan suiping. Banyak masyarakat yang tidak melakukan aktivitas mereka seperti biasanya.

Menyikapi situasi seperti itu, dan karena Pangdam membantah pernyataan Yunus Wonda terkait hilangnya 5 Warga tersebut, maka Yunus Wonda memberikan undang kepada para pihak, baik NGO, maupun Gereja untuk segera membentuk tim Investigasi bersama tuk memastikan kebenaran kejadian di Tiginambut, Puncak Jaya.

Sementara, dalam pernyataan Pangdam Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua, Kamis, 30 Mey 2013, pada Papua Pos, "Isu itu tidak benar. Saya juga sudah mengirim tim investigasi ke sana dan sampai sekarang informasi itu tidak jelas."
Wakil ketua DPR Propinsi Papua, Yunus Wonda masih berpegang pada laporan masyarakat Tiginambut. Yunus meyakini bahwa apa yang dilaporkan masyarakatnya adalah hal yang benar, sehingga penting dilakukan Investigasi lebih lanjut. 5 Warga yang dihilangkan tersebut, sebelumnya mereka ditahan aparat, kemudian disiksa dan dibawa.     (mago/ramelau)