DI PAPUA HUKUM TAK BERLAKU

Ruang Demokrasi Ditutup di Papua, Hukum Tak Berpihak Pada Kebenaran

Foto Marthen Goo, Aktivis Papua

JAKARTA, SuaraKaumTakBersuara - Terkait pernyataan Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Christian Zebua, pihaknya tidak melakukan operasi militer di Papua. Menurut Pangdam lagi, yang saat ini dilakukan adalah penegakan hukum dari kepolisian, "Yang ada adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan Polri. Jika ada prajurit yang ditembak OPM (organisasi Papua merdeka) kita proses berdasarkan hukum", dan kemudian dilanjutkan dengan mengatakan masalah Papua adalah masalah kesejahteraan. Selama kesejahteraan terpenuhi, maka gejolak di Papua berkurang dan bahkan akan hilang, yang dirilis pada Liputan6.com, 5 Juni 2013, mendapat tanggapan kritis dari Aktivis Papua, Marthen Goo.

Dalam komunikasi via selulernya, Marthen Goo menegaskan, pernyataan Pangdam itu tidak benar. Pernyataan itu harus diluruskan dan dikritisi. Jika seorang Pangdam saja menyatakan hal yang menyimpan jauh dari kebenaran yang terjadi di Lapangan, ini hanya akan mendiskriminasi orang Papua. Pernyataan Pangdam itu sesungguhnya adalah pernyataan Diskriminasi. Tambah Marthen Goo menjelaskan Diskriminas, "Kenapa saya bilang itu Diskriminasi, karena bahasa Pangdam itu menutup kebenaran yang justru mematikan ruang Demokrasi dan Hukum di Papua. Terkiat pernyataannya tentang tidak ada operasi militer, fakta hari ini, di daerah banyak TNI masuk kampung dengan senjata lengkap, baik di Paniai maupun di Puncak Jaya. Banyak warga diinterogasi dengan kekerasan. Apa itu bukan Operasi militer? sementara peredaran Video kekerasan yang dilakukan oleh Militer, itu bukan barang tertutup lagi, apalagi Video intimidasi  yang dilakukan TNI sudah beredar di Youtobe, dan itu bukan hal yang ditutupi. hal berikutnya terikat pernyataan pangdam tentang Polisi menegakan hukum. Hukum apa yang ditegakan Polisi di Papua? Apa mematikan ruang demokrasi itu bagian dari penegakan hukum? Pangdam sangat tidak benar". tandas Marthen kesal.

Terkait pernyataan Pangdam, soal Papua soal kesejahteraan, Marthen membantah pernyataan tersebut. Tegas Marthen "Terkait soal di Papua itu soal kesejahteraan, itu tidak benar. di Papua itu banyak Persoalan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam bukunya Papua Road Map telah menjelaskan Papua memiliki banyak masalah, yang dirampung dalam 4 masalah besar, yakni masalah Marjinalisasi dan Diskriminasi; Pelanggaran Ham; Masalah Sejarah dan Kegagalan Pembangunan. Sangat konyol pernyatan Pangdam. Kalau Pangdam saja mengatakan hal yang tidak benar, ini menunjukan tidak ada keamanan bagi rakyat Papua. dan ini bagian dari ancaman yang harus dikritisi."

Ketika ditanya, apakah Pangdam penting diganti, Marthen menjelaskan, Pangdam harus diganti. Pangdam yang ditempatkan di Papua harus Pangdam yang memiliki kedekatan terhadap rakyat Papua, bukan Pangdam yang menganggap Papua musuh, kemudian mengeluarkan pernyataan miring. Kalau seperti ini, masalah di Papua tidak akan perna terselesaikan, karena semua telah dimulai dengan hal yang tidak benar.

Marthen sangat kesal dengan pernyataan Pangdam yang dinilai miring dan tidak benar. Marthen berharap agar pendekatan aparat di Papua harus dihentikan dan dibuka ruang demokrasi seluas-luasnya, agar ada proteksi bagi rakyat Papua yang sedang dipunahkan tersebut. (Boy)