Penulis:
Fr. Honaratus Pigai
 |
| Doc. Hono Rius FB |
Hampir semua kebijakan yang dibuat Pemerintah Indonesia untuk meredam konflik Papua, sudah tidak mapan lagi. Segala kebijakan yang dibuat malah mendatangkan konflik baru. Terkesan penanganan konflik Papua tidak dibuat dengan sepenuh hati. Malah kebijakan itu sebagai topeng untuk menutup kelakuan buruk pemerintah Indonesia di Papua.
Pihak pemerintah Indonesia menilai, konflik di Papua diciptakan oleh kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Karena dianggap separatis maka pemerintah tidak segan-segan menerjunkan militer dalam jumlah yang tidak sedikit. Penerjunan ini dengan tujuan demi pengamanan kondisi tersebut. Terutama menjaga aksi separatisme Papua. Ini dibuat demi mempertahankan keutuhan dan kesatuan negara.
Sementara, rakyat Papua menilai bahwa konflik yang terjadi, sengaja diciptakan oleh Pemerintah Indonesia, terlebih militer. Militer menjadi dalang pemicu konflik, demi bisnis dan perkaya organisasinya. Kerja sama apit antara militer dan pemerintah hanya untuk kepentingan ekonomi dan memanfaatkan kekayaan alam di Papua. sayangnya, pemerintah dan militer lupa memberdayakan manusia Papua, tetapi hanya menguras kekayaan alam yang ada.
Penilaian-penilaian ini menjadi pertahanannya masing-masing. karena itu, mesti ada pandangan objektif dan bukan subjektif semata. Harus ada penilaian objektif atau penilaian bersama demi menjaga kamanan dan kedamaian bersama di Papua. Maka penilaian subjektif dari masing-masing pihak mesti disatukan dalam proses dialog, agar terangkum objektifitas penilaian terhadap konflik yang selama ini berlangsung di Papua.
Dalam hal itu, JDP telah berusaha untuk membangun pemahaman untuk menyatukan perbedaan-perbedaan pandangan yang menimbulkan konflik. JDP telah bekerja untuk mendamaikan perbedaan pandangan dengan salah satu jalan, dialog. Maka layaklah kita semua menduklungnya, terlebih pemerintah mersti menyeriusi kerja keras JDP ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar