Exploitasi/Pembalakan Liar Yang Dilakukan Perusahaan Kelapa Sawit, Hanya Merusak Ekositem dan Alam Kehidupan Rakyat Pribumi
 |
| Kepala Suku Besar Masyarakat Pribumi Yerisiam Kabupaten Nabire Papua |
Melihat perkembangan berjalan selama satu tahun belakangan ini,
tentang persoalan Masyarakat Pribumi Suku Besar Yerisiam, atas exploitasi, pembalakan
liar dan proses pembiaran yang dilakukan oleh dua perusahan kelapa sawit PT. Nabire
Baru bersama PT. Sariwana Unggul Mandiri di atas lahan Adat Masyarakat Pribumi
Suku Besar Yerisiam sudah sangat memprihatingkan. Kayu, rotan dan mahluk hidup
yang ada di atas areal tersebut digusur dan mati tampa ada pertanggungjawaban.
Padahal aktivitas perkebunan tersebut sarat dengan persoalan. Mulai sengketa
pemilik ulayat antara pihak pro dan kontra sawit, klaim HPH yang belum usai,
dan persoalan ijin Amdal dari BABEDALDA Privinsi Papua. Namun kegiatan aktivitas
perushan terus dilakukan. Penebangan sudah masuk hinggal areal-arel
keramat, dusun-dusun sagu dan pinggiran pantai. Ribuan pohon kayu putih dan
rotan yang memiliki nilai komersial diterlantakan dan dikuburkan begitu saja.
Sedangkan kayu merbau/kayu besi terus menjadi buruan dan incaran kedua
perusahan tersebut.
Amdal
sebagai payung/pagar untuk menetukan kelayakan aktivitas sebuah areal kerja
investasi. Tidak diterbitkan, dengan alasan kedua perusahan telah melakukan
aktivitas pembuakaan lahan sebelum adanya sosialisasi dan investigasi amdal di
areal oleh bapedalda. Klaim HPH milik PT. Jathi Darma Indah semasa orde baru,
hingga sengketa lahan pro dan kontra pemilik ulayat akan kehadiran sawit,
seakan tak mengusik dua perushan tersebut. Pemberitahuan/surat menyurat kepada
lembaga-lembaga yang bertanggung jawab seperti, DPRD Nabire, Kehutanan
Nabire, Perkebunan Nabire, KAPOLDA Papua dan BAPEDALDA Papua, oleh masyarakat
adat, tak pernah di kubris, seperti ada kepentingan pribadi di balik aktifitas
tersebut. Ribuan pohon kayu dan rotan terus digusur.
 |
| Foto : Kayu Merbau/kayu besi yang siap di export oleh PT.Nabire baru ke luar nabire, foto di ambil secara tersembunyi di somil milik PT.Nabire Baru di wonorejo nabire papua. |
Hal ini
membuat kami Masyarakat Pribumi Suku Besar Yerisiam tidak tahu kemana lagi
harus mengadu tentang persoalan dan hak kami sebagai masyarakat pribumi. Maka
oleh sebab itu lewat prease lease ini kami meminta kawan-kawan pimpinan redaksi
media cetak untuk dapat mempublikasikan dan melanjutkan pernyataan sikap prease
lease kami, sehingga dapat di ketahui oleh umum dan juga menjadi wacana kepada
pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini, agar tindak lanjut dalam bentuk
investigasi lapangan dan advokasi dapat
di laksanakan. Mengingat areal Masyarakat Pribumi Suku Yerisiam sudah sangat memprihatingkan.
Berikut
pernyataan sikap Masyarakat Pribumi Suku Besar Yerisiam :
- Meminta KOMNAS HAM PUSAT, KAPOLRI dan Unsur-Unsur terkait untuk melakukan invetigasi dan advokasi tentang penyimpangan aturan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Nabire dan perusahan kelapa sawit PT. Nabire Baru Bersama PT. Sariwana Unggul Mandiri, yang selama ini bekerja di atas arel Masyarakat Pribumi Suku Yerisiam. Dan bertanggung jawab atas ribuan pohon dan rotan yang ditebang dan diterlantarkan.
- Meminta KPK untuk menyelidiki Bupati Nabire, DPRD Nabire, Kehutanan Nabire, Perkebunan Nabire, PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri. Karena ada indikasi suap-menyuap dan kongkalingkon, selama ini terkesan lembaga-lembaga ini trus menjadi bemper/pengayom terhedap aktivitas perkebunan kelapa sawit yang secara hukum sarat dengan persoalan
- Meminta kepada Ketua DPRD Nabire, untuk meletakan jabatan sebelum PEMILI 2014. Karena terkesan sekali, proses pembiaran yang dilakukan oleh pihak DPRD Nabire kepada perusahan sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Unggul Mandiri dalam melakukan praktek-praktek kotor adalah, hanya untuk kepentingan politik dalam hal finansia dan memanfaatkan suara kariawan perusahan di PEMILU 2014.
- Sangat diharapkan penanganan serius oleh pihak-pihak yang sebagian disebutkan di atas dalam mencari jalan keluar bagi Masyarakat Pribumi Suku Besar Yerisiam. Sudah cukup masyarakat di Pravi Manokwari-Papua Barat yang menjadi korban oleh dalil investasi sawit ini jangan lagi terjadi kepada kami Masyarakat Pribumi Suku Besar Yerisiam.
Demikian
prease lease ini disampaikan kepada publik, lebih ksusunya pimpinan media cetak
yang mewartakan kebenaran untuk mempublikasikan persoalan kami ini.
Syalom…Trimakasih…!i
TTD
Kepala
Suku Besar
Masyarakat
Pribumi Yerisiam
SP.HANEBORA
Sumber: http://bumiowi.blogspot.com/2013/09/prease-lease-mohon-investigasi-dan.html?spref=fb
Tidak ada komentar:
Posting Komentar