KEKERASAN DI PAPUA TAK PERNA USAI

Laju-nya Kekerasan Yang Mematikan Warga Tak Berdosa, Sesungguhnya Mempercepat Punahnya Orang Asli Papua

SuaraKaumTakBersuara – disela-sela jutaan orang mengharapkan kepemimpinan baru Jokowi-JK

Marthen Goo

memberikan angin segar bagi rakyat kecil, disela-sela itu pun, kekerasan di Papua tetap terus berlangsung. Kekerasan yang hanya mengorbankan rakyat tak berdosa, hanya membuat rakyat Papua tidak nyaman untuk hidup dalam Negara Kesatuan Indonesia.

Pemerintahan baru akan bergulir. Tongkat komando akan dipegang oleh Jokowi, namun sampai saat ini, belum ada orang yang bisa menjamin akan ada perubahan yang siknifikan di Papua. Hampir semua baru sebatas berharap dan berasumsi akan ada proteksi di Papua.

Dalam catatan KontraS, sepanjang Januari – Juni 2014 saja, setidaknya terjadi 66 [enam puluh enam] peristiwa kekerasan; 26 [dua puluh enam] peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 6 [enam] peristiwa oleh pihak TNI dan 21 [dua puluh satu] peristiwa dilakukan oleh OTK. Sedangkan pada Januari – Desember 2013, setidaknya terjadi 110 [seratus sepuluh] peristiwa kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 518 [lima ratus delapan belas] orang; 28 [dua puluh delapan] peristiwa dilakukan oleh anggota POLRI, 16 [enam belas] peristiwa dilakukan oleh anggota TNI, dan 33 [tiga puluh tiga] peristiwa dilakukan oleh orang tak dikenal [OTK].

Menurut Marthen Goo, “di Papua, banyak sekali kepentingan. Kepentingan tidak hanya secara terstruktur tapi juga sampai pada kepentingan berlapis seperti kusutan benang. Kita bisa lihat dari dipaksakan lahir-nya Otsus saja, tidak ada niat baik Pemerintah Pusat untuk meng-implementasikan UU tersebut. Hal itu bisa dilihat dengan lahirnya dualisme Pemerintahan Propinsi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan buruknya lagi, tiap perdasus yang dibuat sebagai upaya proteksi terhadap orang asli Papua, justru dicoret semua oleh Kemendagri”.

Tambahnya, “jika UU saja dilanggar dan tidak ada Implementasi yang baik dan benar, maka, harus ada kebijakan yang lebih dari UU, agar ada komitmen bersama membangun Papua. Dan tentu, hal yang lebih dari UU adalah Komitmen Politik. Komitmen Politik itu bisa dibangun berdasarkan kesepakatan bersama melalui Dialog Jakarta-Papua. Jika Pemerintah tidak punya niat untuk membuka ruang Dialog sebagai upaya damai dalam mencari Solusi damai, maka, tentu, Pemerintah menginginkan kepunahan orang Papua terjadi”. (Stev)