OKNUM POLISI TEROR PETUGAS LAPANGAN KPKC – SINODE KINGMI

Yones Douw (@majalahselangkah.com)

Jayapura, 1/5 (Jubi) – Pada Tanggal 23 April 2014 jam 11:30 (WIT), ketika Yones Douw, seorang pembela HAM yang bertugas untuk KPKC (Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan) Gereja KINGMI Papua, berjalan kaki di jalan Merdeka kota Nabire ke arah Ojehe, Dia dihadang oleh Petugas Polisi yang bernama IMAM M, di depan Kantor Keuangan Pemda Kota Nabire.

Percakapan :
Aparat Polisi ini bertanya kepada Yones Douw: “Bapak mau kemana?“ Yones Douw menjawab: “Saya mau menuju ke Ojehe, tetapi saya singgah di kantor KPU dulu untuk memantau dan melihat situasi di situ“, lalu Aparat Polisi itu bertanya kembali: “Bapak dari lembaga mana?” Yones Douw menjawab: “Saya aktivis HAM”, lalu, Polisi IMAM M bertanya: “Di mana Kartu HAM?“, Yones Douw menjawab: “Kami tidak punya kartu HAM tetapi kami aktivis dari Gereja KINGMI.

Aparat Polisi Pak IMAM M berkata: “Tidak, bapak tidak bisa lewat. Bapak harus kembali saja.” Yones Douw menjawab: “Saya mau jalan lurus ke bawah“, tetapi
tetap dilarang oleh Pak Polisi IMAM M. Yones Douw berkata: “Saya sedang menjalankan tugas dan bapak pun juga menjalankan tugas, untuk mengamankan kegiatan pleno ini”.

Berdasarkan pernyataan dari Yones Douw, Petugas Polisi IMAM M bersikap keras dan menghalangi Yones Douw secara fisik. Kemudian Yones Douw berkata: “ Silahkan Pukul, saja Pak “.

Setelah kejadian itu, ada 5 orang Polisi Dalmas Polres Nabire yang mengarahkan Yones Douw untuk kembali dan salah satu petugas polisi mengancam Yones Douw
dengan menaruh tangannya dekat pistol seperti mau cabut pistol yang digantung di sabuknya. Pada saat Yones Douw diarahkan kembali, seorang anggota Polres yang benama SERMA SUKIFRI, dan berada didalam Mobil Water Kanon, bersebelahan dengan petugas Sopir Trek Dalmas, berteriak “BUNUH SUDAH, TEMBAK DIA SUDAH,
HAJAR DIA SUDAH.”

Petugas Polisi SERMA SUKIFRI mengenal Yones Douw dari sebuah peristiwa pada tahun 2009 di pasar Tumartis Nabire. Waktu itu Petugas tersebut telah mengancam
Yones Douw dengan senjata apinya, lalu lepaskan beberapa tembakan kearah lain, karena Yones Douw komplein terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap orang
asli Papua yang dilakukan oleh petugas polisi pada saat penyelesaian konflik antara warga setempat.

Waktu Yones Douw meninggalkan tempat kejadian dan melewati bagian belakang Mesjid Raya Nabire, petugas Polisi lain berteriak kepada-Nya dengan perkataan :
1. Petugas HAM tidak jelas,

2. Petugas HAM Propokator,

3. Kamu yang kasih makan kah? 1 bulan kami jalan tugas setengah mati.

Sementara ini Yones Douw melaporkan bahwa perhatian terhadap kegiatan aktivis HAM terus dipantau, maka sering mendapatkan ancaman, teror, dan komentar negatif dari pihak keamanan kota Nabire. Selain itu Yones Douw mengharapkan bahwa tindakan tegas disiplin akan diberikan kepada Petugas Polisi atas nama SERKA SUKIFRI.

Terpisah dari peristiwa ini, Yones Douw menilai bahwa tindak intimidasi serta ancaman terhadap aktivis HAM di Nabire semakin meningkat.

KPKC SINODE GKI/24 April 2014

(Jubi/Adm)

Sumber: Tabloidjubi.com

KAPOLRES MIMIKA AJAK WARGA HENTIKAN KONFLIK DJAYANTI

Dua kelompok warga yang terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tradisional panah di Kampung Mimika Gunung Distrik Kuala Kencana, beberapa waktu lalu (Jubi/Istimewa)

Timika, 29/4 (Jubi) – Pertikaian yang  berkepanjangan di wilayah Djayanti Kampung Mimika Gunung Distrik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika tentunya sangat tak bermanfaat dan merugikan diri sendiri. Warga yang bertikai diminta  dapat menghentikannya.

Ajakan ini disampaikan Kapolres Mimika, Ajun Komisaris Besar (Pol) Jermias Rontini yang sekaligus mengatakan, pertikaian berkepanjangan yang terjadi di Djayanti itu sangat tak menguntungkan bagi pihak-pihak yang ada dan ikut terlibat di dalamnya.

“Para tokoh masyarakat, maupun tokoh adat dari pihak-pihak yang bertikai, untuk segera berpikir apa manfaatnya jika harus bertikai terus menerus. Sebab perang tak menguntungkan dan perang tak membawa manfaat,” imbaunya, di Timika, Selasa (29/4).

Menurut Jermias, apapun alasannya bagi mereka yang mempunyai kepentingan di dalam, bahkan termasuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika sangat terganggu dan tak merasa nyaman atas situasi yang sedang terjadi ini. “Semua masyarakat merasa tak nyaman dengan konflik perang ini,” tuturnya.

Sedangkan bagi para pihak yang berkepentingan, kata Jermias, pertikaian ini dijadikan media untuk melampiaskan seluruh kepentingannya. “Seharusnya melihat sudah berapa banyak korban jiwa yang timbul akibat ulah yang dilakukan,” katanya.

Hal yang dilakukan, kata Jermias, malah sebaliknya akan menimbulkan emosi, sehingga terciptanya dendam pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya nyawa melayang dan tidak tergantikan. Sementara dari kepolisian sendiri, hingga saat ini belum mengetahui ada  kepentingan apa di balik konflik perang yang terjadi.

“Melihat juga ini kerugian jiwa sudah sangat banyak, kemudian manfaat yang kita dapat dari perang itu nggak ada. Yang ada nyawa melayang tak ada gantinya, kemudian muncul emosi dan dendam yang akhirnya saling balas,” jelasnya.

Menurut Jermias, adanya pertikaian di Djayanti yang tidak membawa manfaat dan keuntungan bagi masyarakat, maka sebaiknya dihentikan. “Kami kepolisian bukannya tak bisa menyelesaikan konflik itu, tapi upaya terus dilakukan, sehingga apa yang terjadi dapat diselesaikan baik dan tak jadi melebar hingga masuk ke dalam kota,” jelasnya.

Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap, Brigadir Jendral ( TNI) Bambang Haryanto mengatakan, pemerintah daerah Mimika tetap berupaya untuk menyelesaikan sampai tuntas perang antar kelompok warga di wilayah kompleks Djayanti.

Upaya itu, kata Bambang, diwujudkan dengan membentuk tim gabungan, guna membicarakan persoalan tanah ulayat yang melibatkan kedua kelompok warga itu.

Pemerintah setempat melibatkan berbagai pihak, yakni Badan Pertanahan, MRP, DPRP, DPRD Mimika, TNI, Polri serta para tokoh masyarakat. “Saya bersama Pak Kapolda, Bupati Mimika dan seluruh masyarakat setempat sudah mengambil kesepakatan, yakni dibentuk satu tim gabungan yang melibatkan berbagai pihak,” tuturnya.(Jubi/Eveerth)

Sumber: http://tabloidjubi.com/2014/04/29/kapolres-mimika-ajak-warga-hentikan-konflik-djayanti/

HUTAN DI PAPUA RUSAK PARAH

Masyarakat Adat di Papua Makin Kehilangan Hutan, Kehidupan Pun Makin Tak Menentu Karena Pencurian Kayu dan Penanaman Kelapa Sawit

SKTB, Sorong- Rusaknya hutan di Papua yang kian hari kian parah, kini mendapat tanggapan dari beberapa aktivis Papua, karena dinilai hutan sudah memberikan kehidupan bagi orang Papua dari moyang mereka, dan jika kini merusak, kehidupan rakyat pun akan menjadi terancam dan rakyat tidak akan lagi hidup karena tempat penyediaan makan bagi mereka pun hilang.

Kepada SuaraKaumTakBersuara, Maks Binur, Aktivis dan Budayawan Papua menjelaskan pada akun FB-nya, “Hutan di Maladum (MOI) Kabupaten Sorong, tiap minggu, bulan dan tahun terus di tebang. Hutan yang dulunya lebat dan luas, kini semakin menipis. Penebangan tersebut karena kawasan Hutan Moi sudah di Kapling untuk Perkebunan Kelapa sawit.
Lebih memprihatinkan adalah HAK-HAK Tenurial Masyarakat Adat Moi terus diabaikan, tidak dihargai dan dihormati oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan Investor. Masyarakat adat Moi mulai dan terus tersingkir dari hutan adatnya”. Lanjutnya “sudah saatnya Kita selematkan Hutan di Tanah Maladum untuk masa depan Anak cucu Maladum (Moi)”.

@Foto: Max Binur "rusaknya hutan Maladum di Sorong"

Sementara itu, menurut Marthen Goo, “Hutan di Papua itu tidak hanya dicuri oleh cukong-cukong dan/atau pencuri kayu tapi juga oleh Perusahaan yang menanam kelapa sawit di mana-mana. Kelapa sawit ini sudah merusak hampir sebagian ekositem di seluruh tanah Papua. Sementara, Pemerintah mengabaikan hal itu. Pemerintah belum melihat hal itu sebagai ancaman. Lucunya, kalau masyarakat mau lawan, justru berhadapan dengan aparat. Saya justru bingung, bagi aparat, yang terpenting itu menyelamatkan rakyat atau perusak hutan di Papua”. Lanjut marthen “hutan itu harga diri manusia Papua karena hutan itu satu kesatuan dengan orang Papua dan bahkan lebih dari itu, hutan juga dalah roh dan jiwa orang Papua. Jika hutan dirusak, itu artinya jiwa dan roh orang Papua juga turut dirusakan”. Tegas Marthen, “Ini harus dilawan”.

Hitan memang harus diselamatkan. Jika dianggap hal yang biasa dan tak penting, kehidupan rakyat dan alam pun akan tak menentu. (@...Stev….#)

PENCAPLOKAN PAPUA: “PRO KONTRA”

Aksi Pro dan Kontra Berlangsung di Jayapura, Situasi di Papua Selalu Makin Tidak Menentu

SKTB-Jayapura, Hari ini, kamis, 1 mei 2014, hari pencaplokan Papua ke dalam Negara Kesatuan Indonesia, yang hingga saat ini sudah berusia 51thn. Usia yang sudah mencapai stengah abad ini, ternyata tidak memberikan kontribusi positif bagi kehidupan rakyat di tanah Papua. aksi pro dan kontra terkait pencaplokan Papua ke dalam Indonesia berlangsung di Jayapura, Papua.

Siang tadi, sekitar pukul 10.30 WP, Pawai kendaraan mengelilingi jayapura dan melewati jalan skyline dengan jumlah mobil berkisar 15. Semua kendaraan tersebut dibungkusi bendera merah putih. Hampir semua orang dari pengguna kendaraan dan yang ada di atas kendaraan serta di dalam kendaraan adalah orang non-Papua. Mereka memaknai Pencaplokan ini sebagai perjuangan Negara untuk Papua.

Sementara hal itu dilihat terbalik oleh orang Papua, khususnya generasi muda Papua. Mereka memaknai Pencaplokan Papua ke dalam Indonesia ini bagian dari kejahatan kemanusiaan dan ancaman hidup bagi orang asli Papua. Hal itu bisa dilihat dengan bentuk aksi yang dilakukan oleh Pemuda dan Mahasiswa Papua di depan Kampus Uncen Abepura, jayapura, dengan tulisan pada Pemplet “Kami Bukan Indonesia” dan Kami Tolak Integrasi Papua ke dalam Indonesia”.

Kepada SuaraKaumTakBersuara, Marthen Goo (Aktivis Kemanusiaan Papua) menjelaskan, soal di Papua itu bukan soal pro dan kontra. Soal di Papua itu soal banyaknya pelanggaran HAM, Marjinalisasi makin cepat, kepunahan asli Papua pun kian gencar. Sementara, situasi di Papua dibuat tertetutup dan dipaksakan untuk tidak boleh menuntut hak hidup atas kehendak ilahi pada pribadi manusia. Lanjut Marthen, jika hal terkecil terkait kebebasan pers saja dilarang, bagi mana dengan hal yang besar. Masa hak untuk bersuara atas kondisi ril yang dihadapi oleh masyarakat saja dilarang. Ini sesungguhnya ada apa?

apa memang dibuat supaya orang Papua punah?

Tidak ada makna yang menarik dari peringatan 1 Mei ini. Yang ada hanya luka dan derita bagi kehidupan orang Papua. Luka ini harus diobati, cukup dengan ruang demokrasi melalui “Dialog Jakarta-Papua”. Tandas Marthen. (@...Stev...#)