Langkah Diplomasi Rakyat Papua Mendapat Respon Positif di MSG

Oleh: Yan CH Warinussy*


 

Setelah mengikuti perkembangan dari Melanesian Spearhead Group (MSG) Summit ke-19 di Noumea, Kanaky, Kaledonia Baru, maka sebagai aktivis hak asasi manusia di Tanah Papua, saya melihat bahwa langkah diplomasi rakyat Papua melalui wadah West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) telah mendapat respon positif.

Respon Positif yang saya maksudkan adalah bahwa ternyata proses pendaftaran/registrasi (submission) usulan dari WPNCL untuk mendapat status sebagai anggota di dalam MSG seperti halnya FKLNS (Organisasi Perjuangan Pembebasan Suku Kanaky di New Caledonia) telah diterima dengan baik oleh MSG. 

Jadi, jika ada opini atau pendapat yang berkembang saat ini di media massa, maupun rakyat di Tanah Papua dan Indonesia umunya, bahwa WPNCL atau usulan rakyat Papua ditolak oleh MSG, itu adalah informasi yang BOHONG dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan sama sekali.

Jadi proses submission sudah terjadi dan selesai, sehingga karena rakyat Papua melalui WPNCL hendak memohon kepada MSG agar diterima masuk menjadi anggota dan MSG telah memiliki mekanismenya sendiri dalam mengelola setiap soal yang ada di kawasannya (Melanesian Territory, maka seharusnya kita bangga bahwa masalah kita sedang dibahas dan dicari cara penyelesaiannya oleh negara-negara anggota MSG, seperti halnya Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu, Republik Solomon Island dan FKLNS.

Sebenarnya, yang terjadi adalah para pemimpin MSG sepakat untuk menunda keputusan mengenai status rakyat Papua melalui WPNCL sebagai anggota kelompok tersebut, hingga mereka memperoleh laporan dan rekomendasi resmi dari hasil kunjungan para delegasi MSG ke Indonesia dan Tanah  Papua  lebih dahulu.

Satu hal yang terpenting untuk harus dipahami dan dicermati oleh seluruh komponen perjuangan hak-hak politik rakyat Papua dewasa ini, baik di dalam maupun di luar negeri bahwa seluruh anggota MSG sependapat tentang pentingnya kesempatan menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Oleh sebab itu, maka mereka (para pemimpin negara anggota MSG) perlu mengetahui bagimana situasi dan perkembangan kondisi riil sosial-politik dan hak asasi manusia di Tanah Papua sendiri, sehingga mereka telah menetapkan penting untuk mengirim missi kementerian luar negerinya untuk berkunjung ke Indonesia (Jakarta) dan Tanah Papua (Jayapura) dalam enam bulan ke depan.

Tentu dalam kesempatan tersebut, seluruh komponen perjuangan hak politik rakyat Papua semestinya telah mempersiapkan diri dan dapat meminta kepada MSG secara resmi agar pada kesempatan kunjungannya kelak, mereka dapat berkunjung tidak hanya ke Jayapura dan Jakarta.

Akan tetapi, mereka (MSG) juga bisa berkunjung dan bertemu dengan seluruh komponen rakyat Papua di kota-kota lain di tanah Papua, seperti Manokwari, Sorong, Fakfak, Wamena, Biak, Serui, Nabire, Merauke, Mulia, Enarotali dan Kaimana. Sehingga, mereka bisa memperoleh informasi yang utuh dan faktual serta jelas dan termasa mengenai kondisi riil di Tanah Papua. 

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi pandangan ke pada semua komponen perjuangan hak politik rakyat Papua, bahwa keberadaan WPNCL sejauh saya pahami sangat strategis dan perlu mendapat dukungan dari semua komponen rakyat Papua. Sehingga, pengakuan dan dukungan dari berbagai organisasi sayap perjuangan seperti Presidium Dewan Papua (PDP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ikatan Solidaritas Perempuan Papua (ISPP), Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) dan juga Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) adalah sangat penting dan mendesak. 

Saya sungguh melihat bahwa hingga saat ini hanya kelompok West Papua National Authority (WPNA) yang belum memberikan respon dan dukungan atas proses penting yang tengah didorong rakyat Papua melalui WPNCL di MSG saat ini. Adalah sangat penting semua komponen perjuangan rakyat ini bersatu dan mendukung proses yang maha penting ini, demi menghindarkan diri dari kemungkinan infiltrasi (penyusupan) dari pihak lain, termasuk pemerintah Indonesia untuk mengkaburkan aspirasi politik mayoritas rakyat Papua yang telah ingin memperoleh kesempatan untuk menentukan nasib sendiri menurut mekanisme hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku secara universal. 

*Yan Christian Warinussy adalah direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, dan Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “JOHN HUMPHREY FGREEDOM AWARD” Tahun 2005 dari Canada. Saat ini ia juga menjadi Anggota Steering Committee FOKER LSM se-Tanah Papua

PENGGELARAN HAM BERSEPEDA

Pegiat Hak Asasi Manusia Melakukan Kampanye Dengan Bersepeda

JAKARTA – SuaraKaumTakBersuara, Seperti biasanya, pegiat Hak Asasi Manusia melakukan kampanye kamnusiaan di mana-mana. Kali ini, Pegiat kemanusiaan di Jakarta akan menggelar Aksi kemanuusiaan dengan menggunakan Sepeda. Dan tentunya, ini merupakan hal baru yang dugunakan dalam kampanye kemanusiaan tersebut.

Aksi yang dinamakan “GO RIGHTS BIKE” direncanakan akan digelar 30 Juni 2013 di Jakarta. Menurut Viktor  D, “kegiatan  Go Rights Bike ini untuk  Kampanye HAM  di kaum muda melalui olahraga sepeda”.

Selain itu, panitia kegiatan tersebut pun memberikan registrasi free bagi yang ingin bergabung dalam kegiatan tersebut. Walau free, panitia pun meminta peserta untuk mengisinya pada format registrasi yang menjelaskan para pendaftar terkait nama, alamat sesuai KTP, nomor telp, email/twitter.
Kegiatan tersebut akan memberikan nuansa baru bagi pegiiat ham untuk tetap berjuang demi kemanusiaan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. (***STEVEN…)

PERDANA MENTERI PNG DINILAI DITIPU SBY

Kedatangan Perdana Menteri PNG Ke Jakarta Turut Memperpanjang Penderitaan Rakyat Papua

Jakarta-SuaraKaumTakBersuara, Terkait kedatangan Perdana Menteri PNG (PM) ke Jakarta atas undangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Republik Indonesia, mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kali ini, Sorotan yang serupa datang dari aktivis Papua, Marthen Goo. Marthen melihat hal itu sebagai upaya pencitraan SBY dan penipuan terhadap PM dan Negara-negara melanesia lainnya.

Dalam komunikasi via selulernya, Marthen menegaskan "SBY hanya menipu PM PNG. Dengan diundangkannya PM ke Indonesia, sesungguhnya sudah mengganggu konsentrasi Negara-negara melanesia untuk serius membahas soal Papua. Itu satu keuntungan Politik yang sudah diraih Jakarta. Hal berikutnya lagi adalah, dengan PM PNG datang ke Indonesia, membuat Negara-negara MSG kemudian terpengaruh untuk datang ke Indonesia dan Papua. ini merupakan keberhasilan SBY dalam berpolitik. Sementara pentingan kebersamaan sebagai Bangsa Melanesia justru hilang dan tergadaikan."
Marthen mengawatirkan bahwa, Upaya pengalihan ke indonesia hanya sebagai upaya membatalkan pembahasan Papua di MSG.

Terkait kedatangan Negara-negara melanesia ke Papua, Marthen menegaskan, "Itu hanya skenario yang dibangun Jakarta. Kalau Negara-negara Melanesia datang ke Papua, pasti mereka akan dijumpai dengan orang Papua karbitan. Orang Papua yang selama ini dipakai Jakarta. Jakarta akan menjumpai Papua karbitan itu dengan Negara-negara Melanesia, agar Negara-nera tersebut percaya bahwa Indonesia sedang membangun Papua. Itu Politik licik yang akan dipakai. SBY dan  Komplotannya akan mengatur skenario, seakan Jakarta serius membangun Papua."

Marthen menyesalkan, seakan Negara-negara di Melanesia bisa ditipu dan hilang harga diri mereka sebagai Negara melanesia yang harus berjuang demi saudara Melanesiannya.

Ketika ditanya apa Solusi Marthen terkait kedatang Negara-negara MSG ke Jakarta dan Papua, Marthen menegaskan "Solusinya itu, Negara-negara Melanesia harus menjaring aspirasi Rakyat Laingsung di Papua, melalui Mekanisme Adat dan Negara-negara Melanesia harus mendesak kepada Indonesia untuk digelarnya Dialog Jakarta-Papua".
Disisi lain, Marthen Menilai bahwa ini meomen yang harus dimanfaatkan Negara-negara melanesia untuk mendesak segara digelarnya Dialog Jakarta-Papua dan bukan terlarut dalam skenario Indonesia (Jakarta). (***STEVEN***)

AKTIVIS KNPB DITANGKAP DI DEPAN SEKRETARINYA

Lagi-lagi Polisi Menangkap Aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Seorang Aktivis KNPB yang diintimidasi Polisi

JAYAPURA, SuaraKaumTakBersuara - Para Aktivis Komite Nasional Papua Barat selalu menjadi incaran pihak aparat Negara, baik TNI maupun Polisi. KNPB yang hanya menyuarakan kebenaran bagi rakyat Papua, kini menjadi incaran aparat. Pentingnya membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua yang diperjuangkan oleh KNPB, hal itu dinilai separatis dan makar oleh aparat, dan hal itu terlihat dengan dibungkamnya Demokrasi di Papua oleh Aparat Negara Indonesia.

Kali ini, sening, 10/06/2013, pukul 11.30, Aparat menunjukan hal tidak manusia (Kebrutalannya) dengan mengangkap 3 Orang Aktivis Papua (Aktivis KNPB) di depan Sekretariat KNPB, Sentani. Ketika Aktivis tersebut ditangkap tidak jauh dari sekretariat mereka, saat mereja masih jauh dari masssa yang hendak akan melakukan aksi. Pengkapan yang dilakukan aparat Polisi secara diam-diam tanpa menunjukan surat penangkapan terhadap 3 Aktivis tersebut, hanya membingungkan mereka. Setelah ketiga Aktivis tersebut ditangkap, ketiganya langsung dibawa ke Kapolresta Jayapura untuk diinterogasi. Sampai detik ini, menurut B/B dalam via selulernya, mereka masih diinterogasi.

Ketika ditanya, apakah Polisi menunjukan Surat penangkapan, B/B menjelaskan, tidak ada surat penangkapan. lanjunya, ketiga kawan ini dikagetkan dengan masuknya aparat kemudian mereka ditangkap dan dibawa ke Polresta. Dalam selulernya, B/B memohon dukungan dan bantuan semua pihak untuk mengadvokasi korban pengangkapan tersebut.

Nama-nama aktivis yang ditangkap Polisi adalah, Ogram W; Tomo A; Agus A. hingga detik ini, mereka masih diinterogasi aparat.   (Steven***)

PEMERINTAH TERBITKAN BUKU KENAIKAN BBM

JAKARTA, SuaraKaumTakBersuara.com -  Pemerintah menerbitkan buku untuk sosialisasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diperkirakan akan diumumkan pertengahan Juni 2013. Pemerintah memperkuat kampanye sosialisasi kebijakan penyesuaian hargai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memerintahkan Wakil Presiden (Wapres) Boediono bersama sejumlah menteri, Panglima TNI, sejumlah Kepala Badan, para Gubernur, dan para bupati/Walikota untuk melakukan sosialisasi, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penyesuaian subsidi BBM. Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM, yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 8 Mei lalu.

Agar informasi sampai ke masyarakat luas, tim sosialisasi antara lain menerbitkan buku  sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan judul “Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat, Mencegah Menggelembungnya Subsidi BBM Yang Tidak Adil dan Salah Sasaran“.

Buku itu menjelaskan mengapa pemerintah menaikkan harga Premium dan Solar. Disebutkan harga jual premium dan solar saat ini, Rp 4.500 per liter, jauh lebih rendah daripada harga pokoknya. Penambal kekurangan itu adalah uang rakyat. Uang pajak dari rakyat masuk ke anggaran negara, keluar sebagai pengganjal harga premium dan Solar yang jauh lebih rendah dari harga pokoknya tadi.  Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pos ini masuk sebagai subsidi.

Harga minyak dunia yang stabil tinggi, di atas 100 dollar AS per barel, dan konsumsi BBM di dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi untuk Premium dan Solar menjadi semakin besar.

Dalam menghitung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, Pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar 100 dollar AS per barel sebagai patokan. Kenyataannya, selama triwulan I rata-rata harga minyak mentah Indonesia saat ini sudah  111,12 dollar AS per barel. Sedangkan konsumsi premium dan Solar juga meningkat dari 41,8 miliar liter pada 2011 menjadi 45,0 miliar liter pada 2012 lalu.

Tahun ini, konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri diperkirakan akan naik lagi menjadi hampir 50 miliar liter. Akibatnya, subsidi untuk Solar dan premium sepanjang 2013 akan melonjak dari Rp 193,8 triliun menjadi Rp 251,6 triliun. Jika harga minyak dunia tetap tingi dan konsumsi terus naik seperti ini, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara untuk memikulnya. FS-nt/jam

Sumber: http//:FajarSumatera.Com

EKONOMI INDONESIA BERGANTUNG PADA AMERIKA, JEPANG DAN CHINA

Ilustrasi Naiknya Pertembuhan Ekonomi Karena Tergantung

JAKARTA, SuaraKaumTakBersuara.com -  Badan Anggaran telah menyetujui pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN Perubahan 2013 sebesar 6,3 persen. Bank Indonesia (BI) optimis target tersebut dapat tercapai asalkan fundamental stabilitas ekonomi nasional masih terjaga baik.

"Kalo saya lihat secara fundamental pertumbuhan ekonomi masih baik dan cukup kuat. Saya rasa kita harus optimis dengan kesepakatan pemerintah dan DPR soal pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dan ini baik untuk ekonomi kita," ujar Halim di Jakarta, Selasa (4/6) malam.

Halim mengakui, sampai saat ini kondisi pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada negara-negara yang terkena dampak krisis global. Semisal Amerika, Jepang dan China. Namun, saat ini Jepang sudah mulai tumbuh kembali pelan-pelan.

"Ketiga negara ini kan sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi kita. Walaupun China sudah mulai tumbuh juga, tapi kita memang melihat ada indikator-indikator pertumbuhan China tidak seperti yang dibayangkan ," tegas dia.

Dia menambahkan, saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih sangat kuat. "Maka, pasar masih menunggu semua kesepakatan antara pemerintah dan DPR bisa selesai secepatnya dalam RAPBN-P 2013," katanya. [noe] 



Sumber: Merdeka.Com

IBU RUMAH TANGGA DI PAPUA RENTAN HIV-AIDS

Loggo HID/AIDS

JAKARTA, SuaraKaumTakBersuara.com -  Kondisi penyebaran HIV-AIDS di Provinsi Papua kian memprihatinkan. Selain angka kasus yang terus meninggi, juga terjadi pergeseran pola penyebarannya, dari lokalisasi ke kalangan ibu rumah tangga.

Terhitung sejak tahun 1992 hingga 31 Desember 2011, jumlah kasus HIV-AIDS di Papua yang tercatat mencapai 10.785 kasus. Dari jumlah tersebut, 52,78 persen terjadi pada laki-laki dan 47,22 persen menimpa perempuan.

Data tersebut dikumpulkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua dari semua puskesmas dan rumah sakit di Provinsi Papua. Jumlah itu belum termasuk kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Papua Barat.

”Sejak 2005, jumlah perempuan yang terinfeksi HIV-AIDS terus bertambah. Jumlahnya sekarang hampir berimbang dengan laki-laki,” kata Constant Karma, Ketua KPA Provinsi Papua, Jumat (23/3). HIV-AIDS paling banyak diderita masyarakat kelompok umur 25-49 tahun.

Ibu rumah tangga
Ironisnya, perempuan yang terinfeksi HIV-AIDS lebih banyak terjadi pada kelompok ibu rumah tangga. Tigor Silaban, sukarelawan pelayanan konsultasi dan tes RSUD Jayapura, menambahkan, ada kecenderungan jumlah kasus HIV-AIDS yang menimpa ibu rumah tangga jauh lebih tinggi daripada perempuan pekerja seks komersial di lokalisasi pelacuran.

Hal ini menunjukkan adanya penyebaran HIV-AIDS yang begitu luas dari para suami kepada istri. Budaya patriarki yang mendudukkan perempuan di bawah laki-laki menyebabkan penyebaran HIV-AIDS begitu cepat di kalangan perempuan.

Menurut Constant, ketika KPA mengampanyekan pemakaian kondom sebagai pencegahan HIV-AIDS, sebenarnya sudah muncul kesadaran di kalangan perempuan untuk melakukan seks secara aman. Namun, kesadaran tersebut ternyata tidak didukung pihak laki-laki yang beranggapan seks menggunakan kondom bisa mengurangi kenyamanan.

”Ketika si perempuan menolak berhubungan seks dengan suaminya yang tidak menggunakan kondom, ia bisa dianiaya,” katanya. (ind)






Sumber: http://health.kompas.com