PAPUA HARUS DIBERI RUANG POLITIK

SKTB-Jakarta, Kepada SKTB, rabu, 14/5/2014, Politisi Papua, Weinand Watori, menjelaskan soal Pileg. Menurutnya, “Bukan soal kursi, itu hanya komponen kecil. Harus ada ruang politik yang luas bagi orang Papua.”

Dalam penjelasan lebih jauh, Weinand menegaskan, “secara politik, tidak semua akan dipenuhi MK. Orang Papua makin terpinggirkan”. Weinand menjelaskan ada ancaman yang harus diseriusi meliha hal itu.

Lanjut Weinand, kita harus dorong surat terbuka untuk presiden. “Kita harus menjelaskan yang jelas”. Weinand menambahkan, “harus dibuat grafik posisi orang papua, untuk menjelaskan apakah grafik itu naik atau turun”.

Ia mengumpamakan “kita bukan bicara kasbi satu karung tapi kita bicara kebun”

oleh:marthen@goo

MAMA-MAMA PAPUA SAAT SIARAN PERS TERKAIT PILEG YANG MENGANCAM EKSISTENSI ORANG PAPUA

Mama-mama Papua Saat Siaran Pers

Mama-mama ini dengan semangat, saat siaran persi di Taman Ismael Marsuki, 14 Mei 2014, Pukul 13.00 WIB, bersuara tentang kebenaran untuk Negeri leluhur mereka Papua. Mereka merasa, Pileg 2014 sangat mencoreng hak orang Papua apalagi perempuan Papua. Ruang bagi Perempuan Papua ditutup dan tidak ada akses.

Banyak intervensi pejabat daerah bersamaan dengan KPU, sesungguhnya sudah mencederai nilai kemanusiaan yang harus dipidanakan para penjahat pelanggaran HAM. Salah seorang Mama dari foto tersebut mendapatkan ancaman dari Pihak Militer Indonesia.

Dari kasus seorang Mama yang mendapatkan ancaman dari Militer, sesungguhnya sudah menjelaskan bahwa, semua institusi bermain di Papua sehingga pileg 2014 sangat brutal dan tidak ada Demokrasi.

Bagi Mama-mama, "PILEG GAGAL TOTAL".

Mereka juga berpesan agar MK membatalkan hasil Pileg di Papua dan mengacuh pada UU. No. 21 thn 2001 atau Mereka mendesak pada Presiden RI untuk menindaklanjuti rekomendasi MRP Papua dan Papua Barat, agar ada keberpihakan terhadap orang Papua, dan ada ruang Demokrasi yang bisa dijadikan sebagai pintu masuk.

Para tindak pidana harus diseret, baik pejabat Pemerintahan yang terlibat, KPU, PPD dan sekalipun Militer.

Penulis: Marthen Goo

Opini dari hasil wawancara ke-4 Mama-mama Papua

OKNUM POLISI TEROR PETUGAS LAPANGAN KPKC – SINODE KINGMI

Yones Douw (@majalahselangkah.com)

Jayapura, 1/5 (Jubi) – Pada Tanggal 23 April 2014 jam 11:30 (WIT), ketika Yones Douw, seorang pembela HAM yang bertugas untuk KPKC (Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan) Gereja KINGMI Papua, berjalan kaki di jalan Merdeka kota Nabire ke arah Ojehe, Dia dihadang oleh Petugas Polisi yang bernama IMAM M, di depan Kantor Keuangan Pemda Kota Nabire.

Percakapan :
Aparat Polisi ini bertanya kepada Yones Douw: “Bapak mau kemana?“ Yones Douw menjawab: “Saya mau menuju ke Ojehe, tetapi saya singgah di kantor KPU dulu untuk memantau dan melihat situasi di situ“, lalu Aparat Polisi itu bertanya kembali: “Bapak dari lembaga mana?” Yones Douw menjawab: “Saya aktivis HAM”, lalu, Polisi IMAM M bertanya: “Di mana Kartu HAM?“, Yones Douw menjawab: “Kami tidak punya kartu HAM tetapi kami aktivis dari Gereja KINGMI.

Aparat Polisi Pak IMAM M berkata: “Tidak, bapak tidak bisa lewat. Bapak harus kembali saja.” Yones Douw menjawab: “Saya mau jalan lurus ke bawah“, tetapi
tetap dilarang oleh Pak Polisi IMAM M. Yones Douw berkata: “Saya sedang menjalankan tugas dan bapak pun juga menjalankan tugas, untuk mengamankan kegiatan pleno ini”.

Berdasarkan pernyataan dari Yones Douw, Petugas Polisi IMAM M bersikap keras dan menghalangi Yones Douw secara fisik. Kemudian Yones Douw berkata: “ Silahkan Pukul, saja Pak “.

Setelah kejadian itu, ada 5 orang Polisi Dalmas Polres Nabire yang mengarahkan Yones Douw untuk kembali dan salah satu petugas polisi mengancam Yones Douw
dengan menaruh tangannya dekat pistol seperti mau cabut pistol yang digantung di sabuknya. Pada saat Yones Douw diarahkan kembali, seorang anggota Polres yang benama SERMA SUKIFRI, dan berada didalam Mobil Water Kanon, bersebelahan dengan petugas Sopir Trek Dalmas, berteriak “BUNUH SUDAH, TEMBAK DIA SUDAH,
HAJAR DIA SUDAH.”

Petugas Polisi SERMA SUKIFRI mengenal Yones Douw dari sebuah peristiwa pada tahun 2009 di pasar Tumartis Nabire. Waktu itu Petugas tersebut telah mengancam
Yones Douw dengan senjata apinya, lalu lepaskan beberapa tembakan kearah lain, karena Yones Douw komplein terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap orang
asli Papua yang dilakukan oleh petugas polisi pada saat penyelesaian konflik antara warga setempat.

Waktu Yones Douw meninggalkan tempat kejadian dan melewati bagian belakang Mesjid Raya Nabire, petugas Polisi lain berteriak kepada-Nya dengan perkataan :
1. Petugas HAM tidak jelas,

2. Petugas HAM Propokator,

3. Kamu yang kasih makan kah? 1 bulan kami jalan tugas setengah mati.

Sementara ini Yones Douw melaporkan bahwa perhatian terhadap kegiatan aktivis HAM terus dipantau, maka sering mendapatkan ancaman, teror, dan komentar negatif dari pihak keamanan kota Nabire. Selain itu Yones Douw mengharapkan bahwa tindakan tegas disiplin akan diberikan kepada Petugas Polisi atas nama SERKA SUKIFRI.

Terpisah dari peristiwa ini, Yones Douw menilai bahwa tindak intimidasi serta ancaman terhadap aktivis HAM di Nabire semakin meningkat.

KPKC SINODE GKI/24 April 2014

(Jubi/Adm)

Sumber: Tabloidjubi.com

KAPOLRES MIMIKA AJAK WARGA HENTIKAN KONFLIK DJAYANTI

Dua kelompok warga yang terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tradisional panah di Kampung Mimika Gunung Distrik Kuala Kencana, beberapa waktu lalu (Jubi/Istimewa)

Timika, 29/4 (Jubi) – Pertikaian yang  berkepanjangan di wilayah Djayanti Kampung Mimika Gunung Distrik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika tentunya sangat tak bermanfaat dan merugikan diri sendiri. Warga yang bertikai diminta  dapat menghentikannya.

Ajakan ini disampaikan Kapolres Mimika, Ajun Komisaris Besar (Pol) Jermias Rontini yang sekaligus mengatakan, pertikaian berkepanjangan yang terjadi di Djayanti itu sangat tak menguntungkan bagi pihak-pihak yang ada dan ikut terlibat di dalamnya.

“Para tokoh masyarakat, maupun tokoh adat dari pihak-pihak yang bertikai, untuk segera berpikir apa manfaatnya jika harus bertikai terus menerus. Sebab perang tak menguntungkan dan perang tak membawa manfaat,” imbaunya, di Timika, Selasa (29/4).

Menurut Jermias, apapun alasannya bagi mereka yang mempunyai kepentingan di dalam, bahkan termasuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika sangat terganggu dan tak merasa nyaman atas situasi yang sedang terjadi ini. “Semua masyarakat merasa tak nyaman dengan konflik perang ini,” tuturnya.

Sedangkan bagi para pihak yang berkepentingan, kata Jermias, pertikaian ini dijadikan media untuk melampiaskan seluruh kepentingannya. “Seharusnya melihat sudah berapa banyak korban jiwa yang timbul akibat ulah yang dilakukan,” katanya.

Hal yang dilakukan, kata Jermias, malah sebaliknya akan menimbulkan emosi, sehingga terciptanya dendam pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya nyawa melayang dan tidak tergantikan. Sementara dari kepolisian sendiri, hingga saat ini belum mengetahui ada  kepentingan apa di balik konflik perang yang terjadi.

“Melihat juga ini kerugian jiwa sudah sangat banyak, kemudian manfaat yang kita dapat dari perang itu nggak ada. Yang ada nyawa melayang tak ada gantinya, kemudian muncul emosi dan dendam yang akhirnya saling balas,” jelasnya.

Menurut Jermias, adanya pertikaian di Djayanti yang tidak membawa manfaat dan keuntungan bagi masyarakat, maka sebaiknya dihentikan. “Kami kepolisian bukannya tak bisa menyelesaikan konflik itu, tapi upaya terus dilakukan, sehingga apa yang terjadi dapat diselesaikan baik dan tak jadi melebar hingga masuk ke dalam kota,” jelasnya.

Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap, Brigadir Jendral ( TNI) Bambang Haryanto mengatakan, pemerintah daerah Mimika tetap berupaya untuk menyelesaikan sampai tuntas perang antar kelompok warga di wilayah kompleks Djayanti.

Upaya itu, kata Bambang, diwujudkan dengan membentuk tim gabungan, guna membicarakan persoalan tanah ulayat yang melibatkan kedua kelompok warga itu.

Pemerintah setempat melibatkan berbagai pihak, yakni Badan Pertanahan, MRP, DPRP, DPRD Mimika, TNI, Polri serta para tokoh masyarakat. “Saya bersama Pak Kapolda, Bupati Mimika dan seluruh masyarakat setempat sudah mengambil kesepakatan, yakni dibentuk satu tim gabungan yang melibatkan berbagai pihak,” tuturnya.(Jubi/Eveerth)

Sumber: http://tabloidjubi.com/2014/04/29/kapolres-mimika-ajak-warga-hentikan-konflik-djayanti/