SOLIDARITAS MAHASISWA PAPUA AKSI DI BUNDARAN HI, ISTANA PRESIDEN & KANTOR FREE-PORT

Ratusan Mahasiswa Papua Membanjiri Bundaran HI, Istana Negara dan Kantor Free Port Jakarta

Aksi di depan Istana Negara

SKTB,Jakarta -  Selasa, 20/5/2014, ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua melakukan aksi di Bundaran HI, di depan Istana Negara, dan di Kantor Freeport. Aksi tersebut terkait konflik horizontal di Timiki yang sudah mengorbankan belasan warga sipil, sementara aparat hanya diam menyaksikan konflik tersebut.

Pada akhir bulan Maret, tokoh gereja, Dr. Pdt. Benny Giay say hendak menjumpai jemaat-nya untuk mendamaikan konflik yang terjadi, Pdt. Benny justri dihadang oleh Aparat Kepolisian Indonesia dan tidak mengijinkan-nya tuk menjumpai jemaatnya. Sementara, Aparat kepolisian hanya memalang jalan masuk ke TKP. Sangat terlihat kalau konflik itu dipelihara juga oleh aparat.

Aksi yang dilakukan oleh Solidaritas dari pukul 08.30 pagi hari di Bundaran HI dan kemudian dilanjutkan ke istana dan akhirnya tibah di Kantor Freeport jam 12.30, terpaksa harus membuat massa aksi melombati pagar kantor Freeport karena Pagar Freeport dikunci dan keamanan setempat melarang massa aksi memasuki kantor Freeport. Massa aksi yang melakukan aksi tersebut, meminta pimpinnan Freeport harus menjumpai mereka.

Massa Aksi saat di jalan raya, di depan Kantor Freeport

Saat tibah di Kantor Freeport, massa aksi melakukan orasi-orasi sambil menunggu Pemimpin Freeport menjumpai mereka. Menurut Koordinator lapangan, “Negara telah gagal melindungi hak hidup manusia Papua di Kabupaten Mimika Khususnya dan di Papua secara umum”.

Sementara itu, seorang Orator dari Kota Study Jakarta dalam orasinya mengatakan “Kapolda Papua tidak berhasil dan Kapolda Papua harus dicopot”.

Aksi di depan kanotr Frrport

Dalam permintaan pertemuan tersebut, Freeport menyuruh anak-anak Papua yang kerja di Freeport untuk menjumpai massa aksi. Massa aksi menolak mereka. Seorang orator berkata, “kalian itu orang Papua. Kalian itu juga korban. Semestinya kalian bersama kami tuntut Freeport”.  Kemudian massa aksi meminta pada orang Papua yang kerja di Freeport untuk memanggil atasan mereka. Waktu yang diberikan untuk menghadiri pemimpin Freeport adalah 15 menit.

Setelah 15 menit, massa aksi terbakar emosi. Pada pukul 13.25, massa aksi merasa ditipu karena Pemimpin Freeport tidak juga hadir, akibatnya, massa aksi melakukan dorong-dorongan terhadap aparat yang ada di situ (di depan pintu), dan massa melakukan pembongkaran terhadap pintu gedung Freeport. Setelah melakukan pembongkarang pintu, massa aksi kemudian duduk diam sambil menunggu Pemimpin Freeport tibah di tempat. Tak lama kemudian, Polisi dengan pengaman peluru masuk dan memblokade pintu masuk.

14.00 Wib, pemimpin Freeport menemui massa aksi dan posisi pemimpin Freeport dikurung oleh Polisi karena ketakutan, seakan massa aksi akan menggigitnya dan membunuhnya. Kemudian Pemimpin Freeport menerima pernyataan sikap dari massa aksi dan berkata “kami akan melanjutkan pernohonan solidaritas”. Setelah mendengar pernyataan tersebut, massa aksi kemudian meninggalkan Kantor Freeport.

Blokade Polisi di depan Pintu Masuk

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut kepada pihak Freeport dan Negara tuk menyelesaikan masalah di Mimika, Papua. Tuntutan yang dituntut adalah: “Hentikan Konflik horizontal di Timiki tidak, jika tidak, akan didorong Boikot Pilpres; Hentikan Konflik horizontak di Timika jika tidak, Solidaritas akan mendorong Penutupan PT. Freeport; Pemerintah pusat segera lakukan intervensi terhadap pemerintah Propinsi, Kabupaten dan TNI/Polri terkait penyelesaian konflik di Timika Papua; Segera usut tuntas dalang dibalik konflik yang terjadi di Mimika Papua”. (Stev B)

JOKOWI: "Pasar Lokal Harus Diberi Perhatian Khusus"

SKTB,Jakarta – Calon Presiden Indonesia, Jokowi saat berkunjung di beberapa tempat, ia disambut meriah oleh warga. Jokowi juga, saat di Subang, Jawa Barat, Minggu, 18 Mei 2014, saat mengunjungi pasar lokal masyarakat setempat, ia menegaskan, “Pemerintah harus beri perhatian khusus untuk pasar lokal”.

Tentu pernyataan Jokowi tersebut membuat seluruh masyarakat simpatik. Hal itu berbede dengan pejabat Papua. Saat Wali Kota, MR. Kambu, Kambu menegaskan “Pasar Mama-mama tidak mendatangkan pendapatan daerah”. Selain itu, saat Bas Suebu menjabat sebagai Gunernur, ia menegaskan “Mulut saya adalah SK”, namun sampai ia tidak menjabat sebagai Gubernur pun, pasar lokal bagi mama-mama Papua belum juga jadi.

Semua pejabat di Papua masih belum menganggap pasar lokal bagi masyarakat lokal adalah hal yang mutlak dan penting. Sementara, pertumbuhan ekonomi di tingkatan masyarakat lokal makin buruk dan rakyat makin mengalami marjinalisasi yang sangat besar, apalagi, masyarakat lokal tidak diberikan ruang khusus untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi mereka.

Jokowi mengajarkan pada semua pejabat tentang pentingnya kepedulian terhadap rakyat kecil, karena jika rakyat kecil bisa dibangun dengan baik, maka bangsa akan kuat dan hebat. Keberpihakan Jokowi kini mendapatkan simpatisan yang sangat luar biasa dari seluruh komponen rakyat yang ingin perubahan tersebut terjadi. (Stev B)

SARINDA PAGAWAK : PEMILU LEGISLATIF DI PAPUA “GAGAL”…!

SKTB,Jakarta - Kepada SKTB, kemarin, Sabtu, 17/5/2014, di depan Taman Ismail Marsuki, Ibu Serinda Pagawak, Tokoh Perempuan Papua, dengan tegas menegaskan “Pileg di Papua Gagal” dan harus dilakukan Pileg ulang di Papua.

Pileg di seluruh Indonesia yang sangat kacau balau, ternyata justru lebih buruk di Papua. Di mana, di Papua sangat terlihat jelas semua pihak bermain, baik pejabat Negara, KPU, bahkan aparat Negara sekalipun. Dan sesungguhnya hal itu telah mecehkan Demokrasi di Indonesia.  Melihat hal itu, dalam wawancara SKTB bersama Ibu Serinda, Serinda menjelaskan, “Suara saya dihilangkan oleh KPU dan Keamanan. Saya perna rebut dengan keamanan.” Lanjutnya, Pemilu kacau dan harus ulang”.

Penegasan Ulang selalu menjadi kata kunci dari Ibu Serinda sebagai bentuk kekecewaan atas Pilge yang berlangsung buruk di Papua.   (Stev B)

PAPUA HARUS DIBERI RUANG POLITIK

SKTB-Jakarta, Kepada SKTB, rabu, 14/5/2014, Politisi Papua, Weinand Watori, menjelaskan soal Pileg. Menurutnya, “Bukan soal kursi, itu hanya komponen kecil. Harus ada ruang politik yang luas bagi orang Papua.”

Dalam penjelasan lebih jauh, Weinand menegaskan, “secara politik, tidak semua akan dipenuhi MK. Orang Papua makin terpinggirkan”. Weinand menjelaskan ada ancaman yang harus diseriusi meliha hal itu.

Lanjut Weinand, kita harus dorong surat terbuka untuk presiden. “Kita harus menjelaskan yang jelas”. Weinand menambahkan, “harus dibuat grafik posisi orang papua, untuk menjelaskan apakah grafik itu naik atau turun”.

Ia mengumpamakan “kita bukan bicara kasbi satu karung tapi kita bicara kebun”

oleh:marthen@goo

MAMA-MAMA PAPUA SAAT SIARAN PERS TERKAIT PILEG YANG MENGANCAM EKSISTENSI ORANG PAPUA

Mama-mama Papua Saat Siaran Pers

Mama-mama ini dengan semangat, saat siaran persi di Taman Ismael Marsuki, 14 Mei 2014, Pukul 13.00 WIB, bersuara tentang kebenaran untuk Negeri leluhur mereka Papua. Mereka merasa, Pileg 2014 sangat mencoreng hak orang Papua apalagi perempuan Papua. Ruang bagi Perempuan Papua ditutup dan tidak ada akses.

Banyak intervensi pejabat daerah bersamaan dengan KPU, sesungguhnya sudah mencederai nilai kemanusiaan yang harus dipidanakan para penjahat pelanggaran HAM. Salah seorang Mama dari foto tersebut mendapatkan ancaman dari Pihak Militer Indonesia.

Dari kasus seorang Mama yang mendapatkan ancaman dari Militer, sesungguhnya sudah menjelaskan bahwa, semua institusi bermain di Papua sehingga pileg 2014 sangat brutal dan tidak ada Demokrasi.

Bagi Mama-mama, "PILEG GAGAL TOTAL".

Mereka juga berpesan agar MK membatalkan hasil Pileg di Papua dan mengacuh pada UU. No. 21 thn 2001 atau Mereka mendesak pada Presiden RI untuk menindaklanjuti rekomendasi MRP Papua dan Papua Barat, agar ada keberpihakan terhadap orang Papua, dan ada ruang Demokrasi yang bisa dijadikan sebagai pintu masuk.

Para tindak pidana harus diseret, baik pejabat Pemerintahan yang terlibat, KPU, PPD dan sekalipun Militer.

Penulis: Marthen Goo

Opini dari hasil wawancara ke-4 Mama-mama Papua