SUARA KAUM TAK BERSUARA: Agustus 2014

Suara Kaum Tak Bersuara mengucapkan “SELAMAT JALAN, Alm. MARTINUS YOHAME, Ketua KNPB Wilayah Sorong. Moga Semangat juang-mu tuk perubahan dan keselamatan rakyat dan Tanah Papua selalu membara pada tiap generasi Papua”.

Kronologis Singkat “Penculikan”

Martinus Yohame (Ketua KNPB wilayah Sorong) bersama pengurus lainya, pada tanggal 19 Agustus 2014, melakukan jumpa Pers pada pukul 15.00, di depan kantor Wali kota sorong. Konfrensi Pers merespon "kedatangan Presiden Republik Indonesi, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) di sorong, dalam rangka Pembukaan Sail Raja Ampat, di Waisai, Sabtu 23 Agustus 2014.

Pukul 15:15 selesai jumpa pers berapa Saat kemudian kira-kira 2 menit seseorang perempuan menelpon ketua KNPB sorong. Lebih lanjut perempuan itu mengatakan bahwa, kami dari komnasham Jakarta, mau ketemu lalu berapa saat kemudian mereka datang menemui ketua KNPB dan rombonganya di depan kantor Wali Kota sorong dengan mengunakan mobil avanza warna merah, di dalamnya di tumpangi satu orang laki-laki dengan mengunakan Hendikem besar merek Canon, lalu mengajak Ketua KNPB bersama mereka menuju ke toko Mega Mal sorong, KM 9 sorong. Kemudian perempuan tersebut menyuru mereka makan di salah satu tempat makan/warung di samping Toko Mega Mal KM 9 Sorong Papua Barat sambil makan mereka melakukan pertemuan, entah apa yang mereka bicarakan dalam pertemuan tersebut.

20 AGustus 201, Saat malam hari, Mereka menyuru Martinus Keluar dari rumah ke jalan dan kemudian MArtinus tidak pulang-pulang sampai tgl 26 saat Martinus ditemukan di Kamar Mayat.

Selasa, 26 Agustus 2014 pukul 03:25, kami menemukan Almarhum di Kamar mayat. Dengan barang bukti seperti tali penikam satu buah, karung goni dua buah dan sarung milik Tim SAR.

Kepada

Yth :

Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono

Hal : Surat terbuka terkait Pernyataan Permohonan Maaf

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Matius Murib

Jenis kelamin : Laki-laiki

Tanggal lahir : 27 Maret 1972

Alamat : Jalan Padang-Waena, Jayapura Kota, Papua

Pekerjaan : Pembela Hak Asasi Manusia, Direktur Baptist Voice Papua

Agama : Kristen Protestan

Pemerintah Indonesia terlanjur melakukan suatu kesalahan dan menyebabkan rasa tidak terima dipihak rakyat Papua, maka, solusi-nya adalah dengan membuat pernyataan permintaan maaf secara resmi. “Saya beserta istri mohon diri dan manakala selama memimpin negeri ini, termasuk memimpin dan membangun tanah Papua ini, ada hal-hal yang tidak berkenan, ada kekhilafan saya sebagai manusia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” pinta SBY dalam pidatonya pada peresmian situs rohani Mansinam, Minggu (24/8). Sumber: Bintang Papua, 25/8/2014.

Pemerintah Indonesia melalui Presiden telah menyadari baru saja melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat Papua. Karena merasa kesal Presiden SBY merasa terlanjur melakukan tindak kekasaran terhadap warga Papua. Merasa tidak terima, lalu rakyat Papua yang korban akhirnya melaporkannya ke pihak Perserikatan Bangsa Bangsa dan Komunitas Pembela Hak Asasi Manusia secara Nasional dan Internasional. Maka pihak penganiaya dan penjahat terhadap kemanusiaan yang diwakili oleh Presiden SBY, berkesempatan untuk menuju jalan damai dengan membuat pernyataan permohonan maaf. Sehubungan dengan tindak kesalahan yang telah Pemerintah Indonesia lakukan atas rakyat Papua, yakni melakukan tindak kekasaran, kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka dengan ini kami bermaksud untuk menyampaikan surat penolakan permohonan maaf berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tindak kekerasan yang Negara RI lakukan terhadap rakyat Papua merupakan tindakan diluar batas, dan kami menyampaikan apresiasi permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan salah yang telah Negara atau Pemerintah RI lakukan kepada rakyat Papua. Kejadian tersebut adalah sebuah tindakan yang salah yang terjadi diluar kesadaran manusia, sehubungan dengan itu, maka kami menerima permohonan maaf dari Presiden SBY itu, kecuali terkait peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan Genosida di tanah Papua.

Harapan Papua yang korban, tidak cukup tuntas hanya dengan pernyataan maaf Presiden, tetapi harus diikuti dengan kebijakan yang mendukung penguatan institusi HAM sesuai UU 39 tahun 1999 tentang HAM, UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan dan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, seperti mendirikan Komisi daerah HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM di tanah Papua.

Surat terbuka terkait pernyataan permohonan maaf ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan terhadap tindak kekerasan yang telah Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh aparat penegak hukum dan keamanan di tanah Papua.

Semoga Pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin Presiden Jokowi dan Jusuf Kala, tidak melupakan kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah Papua.

Atas perhatian dan kelapangannya kami sampaikan terima kasih.

Jayapura, 26 Agustus 2014

Hormat kami

Matius Murib

Pembela HAM, direktur Baptist Voice Papua